Saat Pemerintah Jokowi Tak Mau Campuri China Soal Muslim Uighur

Diskriminasi pemerintah China kepada masyarakat Uighur membuat masyarakat dunia kembali bersuara. Salah satunya Indonesia. Seperti yang diketahui, masyarakat Uighur adalah etnis minoritas di China. Jumlah masyarakat Uighur yang juga mencapai jutaan orang berada di Xinjiang, China.

Ada banyak juga penyiksaan yang telah dirasakan masyarakat Uighur. Ada banyak 2.500 masyarakat Uighur yang dimasukkan ke kamp pendidikan ulang China. Di sana, masyarakat Uighur juga diajari bahasa mandarin hingga dipaksa untuk mengaku dosa. Tidak hanya itu saja, di kamp tersebut juga ada banyak masyarakat Uighur yang memang mengalami penyiksaan.

Menurut informasi dari Sayragul Sauytbay, seorang guru yang melarikan diri dari China dan juga mendapat suaka di Swedia, masyarakat Uighur juga telah ditempatkan di kamar tahanan berukuran 16 meter persegi yang dihuni oleh 20 orang. Tidak hanya itu saja, komandan kamp menyediakan ruang untuk penyiksaan yang disebut "ruang gelap".

Beragam jenis penyiksaan yang juga dihadapi oleh para tahanan yang seperti digantung di tembok, dipukul dengan menggunakan tongkat elektrik. Ada juga kuku tahanan yang dicabut. Bahkan tahanan dijadikan kelinci percobaan untuk medis hingga tahanan wanita diperkosa dengan cara bergilir.

Tapi kamp-kamp tersebut diklaim China menjadi tempat pelatihan kejuruan, bukan tempat penyiksaan. Di PBB, juga ada yang membela dan sering mengkritik tindakan China di Xinjiang. Pada bulan akhir Oktober lalu, 23 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat telah menyuarakan penindasan China atas masyarakat Uighur di Komite PBB dengan Hubungan Sosial, Kemanusiaan, dan Kebudayaan. Tapi Beijing mendapat dukungan dari 54 negara, yang juga memuji pemerintahan Partai Komunis di Xinjiang.

Masyarakat Indonesia yang semuanya mayoritas muslim pun juga bersuara menolak perlakuan pemerintah China kepada etnis Uighur. Desakan bahkan datang kepada pemerintah RI supaya bersuara lantang dan juga menentang perlakuan China kepada etnis Uighur. Tapi, pemerintah hingga kini belum menunjukkan sikap mengecam kepada China.

Mahfud MD Sudah Berbicara dengan Dubes China

Menko Polhukam Mahfud MD juga mengaku telah berbicara dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, secara langsung terkait dengan Uighur.

"Saya sudah berbicara dengan Dubes China tentang Uighur khusus. Saya tanya tentang Uighur. Orang Indonesia juga memang banyak bertanya, banyak protes," katanya di Jakarta, Kamis (19/12).

Menurutnya, di China ini banyak sekali para pemeluk agama Islam dan juga sampai sekarang tak apa-apa.

"Kecuali Uighur, karena Uighur memang mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara," ujarnya.

Mahfud MD Sebut Pemerintah RI Tak Ikut Campur Dengan Masalah Uighur

Menko Polhukam Mahfud MD telah menegaskan, sebagai umat muslim terusik dengan apa yang telah terjadi dengan suku Uighur di China. Secara diplomasi, Indonesia sudah memanggil duta besar China. Usai pertemuan itu, Mahfud juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur. Dan akan menanyakan itulah bagian dari diplomasi yang dimaksud dengan diplomasi lunak.

"Gini ya Uighur itu, kita juga memang punya hubungan diplomatik dengan China. Oleh karena itu tak mungkin tak melakukan diplomasi. Cuma, diplomasi kita juga bukan diplomasi megaphone," ungkap Mahfud di Jakarta, Kamis (26/12).

Moeldoko: Pemerintah RI Tak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri China

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko juga telah menegaskan jika pemerintah tidak bisa mengintervensi urusan dalam negeri China.

"Jadi pemerintah RI tak ikut campur pada urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12).

Moeldoko menyatakan jika pemerintah Indonesia tidak akan masuk ke dalam urusan negara manapun. Termasuk China. Menurutnya, setiap negara juga memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya.

"Jadi pemerintah RI tak ikut campur pada urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ungkap dia.

Menlu Retno Marsudi: Indonesia juga Punya Perhatian Atas Uighur

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menilai, konflik etnis Uighur dan juga China terjadi sejak lama. Saat ini, katanya, Indonesia terus berkomunikasi dengan China membahas hal ini.

"Jadi saya juga pernah melakukan pertemuan dengan dubesnya dan pasti teman-teman jika melihat rekam jejak digital dari Twitter saya pasti ada," ungkapnya, Jumat (27/12).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China pada 16 Desember lalu. Pada pertemuan ini, Retno juga menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama.

"Tanggal 23 Desember Dirjen Pasifik Asia ketemu dengan dubes Tiongkok, intinya kita juga menyampaikan concern mengenai situasinya terus kita juga akan meminta informasi apa yang terjadi dan dengan menteri luar negeri RRT, kita cukup panjang berdiskusi mengenai masalah situasi, prinsipnya ialah jika kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," ungkapnya.

Dengan itu semua, Retno juga mengklaim jika Indonesia mempunyai perhatian atas masalah di sana. "Jadi ini sehingga jika dikatakan jika kita tak melakukan sesuatu itu tak benar, cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China," katanya.

DPR Juga Minta Pemerintah Lebih Proaktif

Anggota Komisi I DPR Sukamta telah meminta pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif merespons kegelisahan dari masyarakat terkait kasus dugaan diskriminasi kepada etnis Uighur di China.

"Kami meminta pemerintah RI supaya menunjukkan sikap lebih proaktif untuk merespons kegelisahan rakyat Indonesia," kata Sukamta melalui keterangannya, Jumat (27/12).

Ketua DPP PKS ini juga telah meminta pemerintah tidak jalan sendiri soal etnis Uighur. Pemerintah juga harus bersama rakyat Indonesia memperjuangkan nasib mereka.

"Pemerintah kini boleh saja mengambil kebijakan bukan dari model megaphone diplomacy, namun tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uighur ini juga terus dikomunikasikan dan ditunjukkan untuk rakyat yang sudah memberi mandat untuk Pemerintah," kata Sukamta.

Demonstrasi di Kedubes China

Massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kedubes China di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/12). Massa juga mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan protes dari sikap pemerintah China kepada etnis Uighur. Aksi ini juga telah diikuti oleh FPI dan ormas-ormas lainnya.